tag:blogger.com,1999:blog-43397128159181756532024-03-12T17:34:01.316-07:00MOH.SULAIMAN,SH & REKANAdvokat dan Konsultan HukumKANTOR HUKUMhttp://www.blogger.com/profile/08238076832695793578noreply@blogger.comBlogger5125tag:blogger.com,1999:blog-4339712815918175653.post-19888487611618247742010-08-11T07:22:00.000-07:002010-08-11T07:22:11.020-07:00Pentingnya Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Wingdings;
panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:2;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;}
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
mso-font-charset:1;
mso-generic-font-family:KANTOR HUKUMhttp://www.blogger.com/profile/08238076832695793578noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4339712815918175653.post-36333514623202873942010-08-08T08:47:00.000-07:002010-08-08T08:47:22.784-07:00Risalah SidangRISALAH SIDANGPERKARA NOMOR 38/PUU-VIII/2010PERIHALPermohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentangAnggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahterhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945PEMOHON- Lily Chadidjah WahidACARAPemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)Kamis, 22 Juli 2010 Pukul KANTOR HUKUMhttp://www.blogger.com/profile/08238076832695793578noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4339712815918175653.post-45240252127874477692010-08-08T08:10:00.000-07:002010-08-08T08:14:02.260-07:00Penolakan MK terhadap Judicial Review Pasal 74 UU Program CSR Berdampak PositifPenolakan Perusahaan Terhadap Kewajiban UU-CSR (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), dengan konsep pemikiran yang mengkaitkan tentang penolakan kepentingan dunia usaha dengan kewajiban tanggung jawab sosialnya secara langsung. Jika perusahaan yang pendekatannya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dan diminta untuk memberikan konstribusi secara langsung demi kesejahteraan sosial (public well KANTOR HUKUMhttp://www.blogger.com/profile/08238076832695793578noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4339712815918175653.post-10986448619532988502009-05-13T00:33:00.000-07:002009-05-13T03:23:39.243-07:00Menguji Komitmen Pengadilan Lewat Pos Bantuan HukumKabarnya Mahkamah Agung pernah mengeluarkan surat yang melarang penggunaan alamat pengadilan negeri sebagai alamat pos bantuan hukum. Makin menjauhkan akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum cuma-cuma.Pertengahan 2008, areal ruang merokok di lantai 2 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pria berusia sekitar 20 tahun itu masih terus menghisap sebatang rokok. Sesekali sambil menerawang, ia KANTOR HUKUMhttp://www.blogger.com/profile/08238076832695793578noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4339712815918175653.post-9128001471703203222009-05-12T23:51:00.000-07:002009-05-13T03:25:07.988-07:00HAK GUGATAN ORGANISASIBahwa di dalam berbagai diskusi, terutama dikalangan akademisi, LSM, maupun dari Kalangan Para Hakim berkaitan dengan Gugatan organisasi di Pengadilan. Gugatan tersebut dapat dikaji diberbagai peraturan berkaitan dengan legal standing dengan mengacu ketentuan-ketentuan antara lain :
a. Penjelasan Pasal 38 (3) UU No : 23/1997 yang menyiratkan " keberadaan organisasi lingkungan hidup diakui KANTOR HUKUMhttp://www.blogger.com/profile/08238076832695793578noreply@blogger.com